Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Cahyana Ahmadjayadi

Direktur Jenderal Aplikasi Telematika

Departemen Komunikasi dan Informatika

Bandung, 18 Februari 2006

 

Penerapan dan Pemanfaatan
e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Fakta & Peristiwa

Visi Teknologi Informasi Presiden RI

• · Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi

•           Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini

•    Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

•   Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas

•    Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju

•    Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas,  gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya

United Nations Secretary General Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II

●    WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat

●    MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK

●   Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata

Information for All : Key Principles

●        The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development

●        Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society

●        Access to information and knowledge

●        Capacity building

●        Building confidence and security in the use of ICTs

●        Enabling environment

●        ICT applications: benefits in all aspects of life

●        Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content

●        Media

●        Ethical dimensions of the Information Society

●        International and regional cooperation

Menkominfo

·         “Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi”

·         “Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika”

·          

“ Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler

 

 

e-Government

RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)  

 

 

Tujuan Strategis

Pengembangan e-Government

(Inpres 3 tahun 2003)

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B) 
• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

Strategi Pengembangan e-Government
(Inpres No 3 th 2003)

●  Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas

●  Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik

●      Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

●  Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

●  Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat

●  Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

 

FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
(E-Government Readiness Factor)

●Infrastruktur Jaringan

●Penetrasi Komputer

●Penetrasi Internet

●Peraturan Perundang-undangan

●Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja

●Sistem Aplikasi

●Sumber Daya Manusia TIK

●E-Leadership

●Strategi TIK

●Dana/Anggaran

●Manajemen Perubahan 

Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP

●Modul Utama

–e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil.

–E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan  spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan.

–e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang kecil.

 

●Modul Pendukung

–e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain sebagainya.

–Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem.

–Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.

–

Isu Pokok

 

 

S315

 

 

Regulasi yang Konvergentif

Regulasi yang Konvergentif

●   Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.

●       Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.

●       Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.

 

The Future of Telcos

  

 

IGOS